DILANNERW.COM, Seluma – Persoalan konflik perkebunan antara perusahaan dengan masyarakat desa penyangga kerap kali terjadi. Persoalannya biasanya dipicu klaim lahan baik karena terbengkalai ataupun adanya cerita dan proses penerbitan HGU di masa lalu yang tidak tuntas. Demikian pula terjadi di HGU PTPN Padang Pelawi yang dipandang oleh beberapa Masyarakat Desa Niur bermasalah pada saat penyerahan tanah hak adat untuk perkebunan PTP XXIII yang saat ini menjadi PTPN VII Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
“Masyarakat desa merasa tanah hak adat atau kalo jaman dulu hutan larangan diambil oleh PTPN merupakan lahan kebun masyatakat dalam.mencari mata pencaharian leluhur. Di tempat tersebut masih ada bekas ataupun sisa sisa bangunan.dulu masyarakat jagobayo hijrah karena gangguan keamanan. Kira kira 200 ha adalah tanah leluhur kami berdasarkan keputusan BMA andalas nomor 454/14_80. Namun pemberian tanah tersebut belum memberikan manfaat karena desa niur tidak mendapatkan Plasma,” sampai Awi sebagai tokoh masyarakat kepada awak media, Kamis (16/02/2023).
Senada dengan itu, disampaikan oleh Kepala Fes Niur Jon Satar, SE bahwa seluruh desa penyangga diprogramkan Plasma, namun dikarenakan berbagai masalah sehingga masyarakat Desa Nir menolak sehingga tidak ada program plasma.
“Seluruh desa penyangga di PTPN VII Padang Pelawi dulunya diprogramkan Plasma namun karena suatu hal masyarakat menolak adanya plasma tersebut sehingga Desa Niur selaku desa penyangga tidak memiliki plasma. Sampainya.
Beberapa studi terkait dengan konflik perkebunan dipicu beberapa faktor antara lain kurangnya sosialisasi patok batas antara hgu dan kebun masyarakat, kurangnya kepedulian sosial , perubahan sosial ekononi, terbatasnya lahan perkwbunan masyarakat, rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terkait status lahan. (D001).
